Inmendagri 18 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Inmendagri 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat Jawa Bali

Ditulis Kasdi Botak  pada: 09/07/2021 01:54:00 AM

Download Inmendagri 18 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Inmendagri 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat Jawa Bali

Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2O21 tentang Perubahan Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2O21 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2O19 di Wilayah Jawa Bali. Inmendagri 18 tahun 2O21 tentang Perubahan Kedua Inmendagri 15 tahun 2O21 tentang PPKM Darurat Jawa Bali diteken Mendagri Muhammad Tito Karnavian pada tanggal 8 Juli 2O21 di Jakarta.

Adapun perubahan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2O21 tentang Perubahan Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2O21 tentang PPKM Darurat Jawa Bali yaitu mengubah Diktum Ketiga huruf c angka 1 dan angka 3 dan huruf f. Perubahan tersebut pada pelaksanaan sektor esensial dan kritikal dan pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik yang beroperasi 1OO% dengan penerapan Protokol Kesehatan yang lebih ketat.

Berikut ini admin blog KASDI akan membagikan file Download Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2O21 tentang Perubahan Kedua Inmendagri 15 tahun 2O21 tentang PPKM Darurat Jawa Bali. 

DOWNLOAD DISINI

 

ANTISIPASI RUMAH SAKIT PENUH, KADES DIMINTA PERKUAT RUANG ISOLASI DESA

JAKARTA – Relawan Desa Lawan Covid 19 diminta memperkuat ketersediaan ruang isolasi desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, ketersediaan ruang isolasi desa akan menjadi solusi untuk mengantisipasi rumah sakit penuh.

“Sekarang rumah sakit pada penuh. Tidak ada pilihan bagi desa selain menyiapkan ruang isolasi yang baik,” ujar Menteri Halim Iskandar di Jakarta, Rabu (7/7/2021).

Pria yang akrab disapa Gus Halim ini mengatakan, relawan desa lawan covid 19 yang diketuai oleh kepala desa ini juga diimbau untuk memperketat penjagaan gerbang desa atau pos jaga desa. Mereka diminta lebih selektif dalam memantau pergerakan warga setempat, terutama warga/pendatang yang baru tiba dari luar daerah.

“Pemantauan pertama adalah mengecek suhu badan. Kemudian mendata form perjalanan seminggu terakhir. Nah kalau tidak mengkhawatirkan, tidak ada masalah, dibolehkan masuk. Tapi kalau mengkhawatirkan, misalkan suhu tubuh di atas standar, langsung bawa ke ruang isolasi desa,” ujar Gus Halim.

Gus Halim mengatakan, Gedung yang digunakan sebagai ruang isolasi di setiap desa bervariasi, mulai dari Balai Desa; Gedung BUMDes (Badan Usaha Milik Desa); Gedung SD; hingga Rumah Kosong yang tidak digunakan. Konsolidasi terkait penyediaan ruang isolasi desa sendiri telah dilakukan sejak tahun lalu.

Tak hanya menyediakan ruang isolasi saja, menurutnya, ruang isolasi desa yang dikelola oleh relawan desa lawan covid 19 ini juga menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pasien yang diisolasi, seperti makanan, obat, dan vitamin. Selain itu, ruang isolasi desa juga berada di bawah pemantauan Puskesmas setempat.

“Kebanyakan kasus Covid-19 di desa itu OTG (pasien covid tanpa gejala). Sehingga bisa ditangani melalui ruang isolasi mandiri yang selama ini sudah disediakan desa sejak covid-19 ada, sejak tahun 2020,” ujarnya.

Bupati Sampaikan Kendala Terhambatnya Klaim BPJS Dalam Penanganan Covid Pada Menko Marves

CIBINONG-Bupati Bogor Ade Yasin menjelaskan beberapa kendala yang dialami Kabupaten Bogor dalam penanganan Covid-19 di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan pada Rapat Koordinasi Implementasi PPKM Darurat secara virtual, di Pendopo Bupati, Senin (5/7). Salah satu kendalanya adalah klaim BPJS Kesehatan yang belum dibayar, sehingga terdapat rumah sakit yang mengalami masalah keuangan dalam penanganan Covid-19.

 

Ade Yasin menjelaskan, untuk penanganan Covid di rumah sakit tersedia tempat tidur sebanyak 1.821 dan ICU sebanyak 142. Tempat tidur yang sudah terpakai sebanyak 1.781 dan ICU 131. Kami juga memiliki pusat isolasi di Kecamatan Kemang dan Megamendung dengan jumlah tempat tidur sekitar 140, sudah terpakai 60 persen. Jadi saat ini untuk keterisian ruang ICU sudah 92 persen dan tempat tidur sudah 94 persen.

 

“Saat ini kami terkendala soal ketersediaan obat dan oksigen karena ada keterlambatan di pemasok. Penanganan Covid terkendala bukan karena tidak ada obat-obatan, tapi kesulitan beli obat karena klaim BPJS yang belum dibayar. Kami mohon kebijakan dari pemerintah pusat karena banyak klaim BPJS yang ditolak. Saat ini sudah ada lebih dari 50 persen klaim BPJS yang ditolak karena alasan persyaratan dan lain-lain,” terang Ade.

 

Sedangkan kami, lanjut Ade memerintahkan ke rumah sakit untuk melakukan percepatan penanganan pasien. Ketika lima hari sampai seminggu kondisi pasien membaik dipindahkan ke tempat isolasi atau isolasi mandiri, tetapi persyaratan ini tidak bisa diklaim ke BPJS, sehingga ada satu rumah sakit yang kesulitan keuangan karena hingga 50 milyar tidak bisa diklaim ke BPJS.

 

“Kendala lainnya adalah soal percepatan vaksinasi, dengan jumlah penduduk yang hampir 6 juta jiwa ini, kami targetkan 20 persen tervaksin yakni 1,2 juta jiwa, tetapi kami baru bisa melaksanakan sebanyak 441.507 vaksinasi, karena tenaga kesehatan kami yang kurang. Kami butuh bantuan vaksinator dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk percepatan vaksinasi di Kabupaten Bogor,” ujar Ade.